ANALISIS KRITIS TERHADAP UN EGDI SURVEY
UN EGDI (United Nations E-Government
Development Index) Negara Vietnam
E‐Government
telah menjadi salah satu area penting dari studi bidang sistem informasi yang
dikaitkan dengan penggunaan ICT oleh lembaga pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara elektronik. E‐Government menurut PBB
didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan penerapannya oleh
pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik kepada masyarakat. E-Government
Development Index yaitu indikator yang mengukur kapasitas administrasi
pemerintahan dalam penggunaan ICT (Information and Communication Technology) untuk
memberikan layanan publik. Penerapan e‐Government dimaksudkan untuk
memperpendek jarak antara aparat pemerintah sebagai pelayan publik dengan
masyarakat. Dengan adanya e‐Government, transaksi bisnis yang terjadi antara
masyarakat dan organisasi lainnya akan menjadi lebih efisien dan efektif.
E‐Government
dalam implementasinya telah meningkat di sebagian besar negara, tetapi pada
waktu yang sama kecepatannya bervariasi antara negara satu dengan negara
lainnya. Negara anggota PBB memanfaatkan teknologi modern ICT pada sektor
publik dengan mengukur kemampuan dan kemauan negara dalam menerapkan konsep
e‐Government dan membuat laporan tentang e‐Government seluruh negara di dunia.
Pengukurannya berdasarkan komponen layanan online, komponen infrastruktur
telekomunikasi, dan komponen sumber daya manusia. Hasilnya dapat digunakan oleh
negara‐negara anggota PBB untuk melihat dan membandingkan, serta mencari
penyebab mengapa mereka tertinggal atau lebih baik. Hasilnya, setiap negara
akan lebih memfokuskan pada pengembangan strategi dan kebijakan
e‐Government‐nya, adakah perbedaan peringkat negara‐negara anggota PBB dalam
pengembangan e‐Government dengan nilai EGDI tertinggi.
Data
yang digunakan pada studi ini adalah 10 negara anggota PBB yang memiliki
peringkat e‐Government tertinggi dari EDGI. Nilai komponen layanan online
didasarkan pada empat model, yaitu layanan informasi yang muncul, layanan
informasi yang disempurnakan, layanan transaksional, dan layanan terhubung,
yang meliputi kajian website nasional di setiap negara, termasuk portal pusat
nasional, portal layanan elektronik dan partisipasi elektronik portal, dan
beberapa website kementerian.
Adanya
ini dapat melihat tingkat kecepatan atau kemampuan negara‐negara anggota PBB
yang sangat bervariasi dalam adopsi pengembangan e‐Governmentnya. Hal inilah
yang memperlihatkan adanya kenaikkan ataupun penurunan peringkat e‐Government
yang dicapai oleh masing‐masing negara anggota PBB. Kondisi ini tidak bisa
dipungkiri, karena masing‐ masing negara tersebut memiliki strategi yang sesuai
dengan kondisi sosial politik, karateristik geografis, dan kemampuan adopsi
yang berbeda‐beda dalam pengembangan e‐Governmentnya.
Dalam
peningkatannya, pemerintah perlu mengembangkan sistem pelayanan yang
terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Untuk itu pemerintah harus
mengoptimalkan pemanfaatan ICT untuk mengeliminasi sekat‐sekat organisasi dan
birokrasi, serta membentuk sistem jaringan, sistem manajemen dan proses kerja
yang memungkinkan kementerian dan lembaga bekerja secara terpadu untuk
menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus
disediakan oleh pemerintah. Langkah ini sangat penting karena masyarakat
menuntut pelayanan publik secara online yang memenuhi kepentingan masyarakat
luas di seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah
dijangkau secara interaktif.
Untuk
itu ke depan, peningkatan komponen layanan online dapat dilakukan dengan
pembangunan website pemerintah yang mampu menyediakan layanan secara online,
interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, dan transaksi
elektronik. Sementara komponen Infrastruktur telekomunikasi, peningkatannya
dapat dilakukan melalui pembangunan infrasruktur yang mengkoneksikan seluruh
lembaga pemerintah agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adapun komponen
sumber daya manusia (SDM), peningkatannya dapat dilakukan melalui jalur
pendidikan formal dan non formal. Karena SDM merupakan faktor yang turut
menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanakan dan pengembangan
e‐Government.
EGDI didasarkan pada Survei
komprehensif, dari satu edisi Survei ke edisi berikutnya seiring pemahaman
tentang potensi perubahan e-government dan teknologi yang mendasarinya
berkembang. EGDI menilai situs web nasional dan bagaimana kebijakan dan
strategi e-government diterapkan secara umum dan di sektor-sektor khusus untuk
penyampaian layanan penting. Penilaian menilai kinerja e-Government dari negara-negara
relatif satu sama lain. Hasilnya digabungkan dengan serangkaian indikator yang
mewujudkan kapasitas suatu negara untuk berpartisipasi dalam masyarakat
informasi, yang tanpanya upaya pengembangan e-government akan terbatas
penggunaannya segera.
Dalam
pembahasan EGDI, saya akan membahas EGDI Negara Vietnam. Indeks Pengembangan
e-Government Vietnam dinilai berada di 0,67 oleh Perseringkatan Bangsa-Bangsa
pada tahun 2020. EGDI mengukur perkembangan e-government negara-negara anggota
Perseringkatan Bangsa-Bangsa berdasarkan tiga, yaitu layanan online,
konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas manusia. EGDI Vietnam bergerak dari
0,45 pada 2010 menjadi 0,67 pada 2020, yang berada di atas rata-rata dunia
sebesar 0,60.
Tahun
2008 peringkat Vietnam (ke‐7) telah berada di atas Indonesia, dan tahun 2012
Vietnam berhasil menduduki peringkat ke‐83 di tingkat dunia dan ke‐4 di tingkat
ASEAN. Kondisi yang sama juga dialami oleh Philipina dan Thailand yang selalu
berada di atas Vietnam (2003‐ 2010), tetapi pada tahun 2012 Vietnam justru
telah berada di atas Philipina dan Thailand. Hasil komparasi tersebut
memperlihatkan adanya kenaikkan ataupun penurunan peringkat e‐Government yang
dicapai oleh masing‐ masing negara anggota PBB. Kondisi inilah yang
mengakibatkan terjadinya perbedaan peringkat negara‐negara anggota PBB dalam
pengembangan e‐Government di tingkat ASEAN.
Dari
hasil survei PBB tersebut, pengembangan e‐Government Vietnam dapat dikatakan
masih ketinggalan, dalam penyediaan layanan online, pembangunan infrastruktur
jaringan telekomunikasi, dan sumber daya manusianya. Hasil survei tersebut
menempatkan posisi Vietnam berada pada peringkat ke‐83 di tingkat dunia. Posisi
Vietnam cenderung mengalami penurunan, dari posisi ke‐97 pada tahun 2003, ke-112
pada tahun 2004, ke-105 pada tahun 2005, ke‐91 pada tahun 2008, dan ke‐90 pada
tahun 2010.
Indeks
Partisipasi Elektronik (EPI) diturunkan sebagai indeks tambahan untuk Survei
E-Government PBB. Ini memperluas dimensi Survei dengan berfokus pada penggunaan
layanan online untuk memfasilitasi penyediaan informasi oleh pemerintah kepada
warga negara (informasi elektronik), konsultasi elektronik, dan keterlibatan
dalam pengambilan keputusan proses.
Tujuan
dari inisiatif e-partisipasi harus untuk meningkatkan akses warga terhadap
informasi dan layanan publik dan mempromosikan partisipasi dalam pengambilan
keputusan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan
individu pada khususnya.
Kerangka
Kerja e-Partisipasi meliputi E-informasi, yaitu memungkinkan partisipasi dengan
menyediakan informasi publik dan akses informasi kepada warga negara tanpa atau
atas permintaan, lalu E-konsultasi, yaitu melibatkan warga dalam kontribusi dan
pertimbangan kebijakan dan layanan publik, dan Pembuatan keputusan elektronik
yaitu memberdayakan warga melalui desain bersama opsi kebijakan dan produksi
bersama komponen layanan dan modalitas penyampaian.
Pada
tahun 2020, Indeks Pengembangan e-Government Vietnam berada pada peringkat 86
dari 193 negara dengan nilai indeks sebesar 0,6667. Tingkat Indeks Pengembangan e-Government negara Vietnam cenderung turun dari tahun 2003, dengan nilai
indeks 97 (2003) lalu menjadi turun di peringkat 112 (2004), 105 (2005), naik
kembali menjadi peringkat 91 (2008), 90 (2010), 83 (2012), 99 (2014), 89
(2016), 88 (2018), dan naik pada tahun 2020 menjadi peringkat 86.
Lalu
Indeks Partisipasi Elektroniknya berada pada peringkat 70 dari 193 negara
dengan nilai indeks sebesar 0,7024. Tingkat Indeks Partisipasi Elektronik
negara Vietnam cenderung naik dari tahun 2003-2008, dengan nilai indeks 123
(2003)-2004), 63 (2005), 16 (2008). Lalu pada tahun 2010 menurun drastis
menjadi peringkat 110 (2010), 101 (2012), dan kembali naik pada peringkat 65
(2014), 43 (2016), 72 (2018), 70 (2020).
Menurut saya, pengembangan
e‐Government Vietnam dapat dikatakan masih ketinggalan dan mengalami penurunan dari tahun 2012 berada pada tingkat 83 dan 2020 berada pada peringkat 86. Solusi untuk mengejar
ketertinggalan adalah dengan mempercepat realisasi instruksi Strategi Nasional
Pengembangan e‐Government. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui empat tahapan
pengembangan e‐Government, yang meliputi tingkat persiapan, pematangan,
pemantapan, dan tingkat pemanfaatan.
Keberhasilan pengembangan kedua kebijakan
dalam pengembangan e‐Government tersebut diharapkan mampu meningkatkan posisi
Vietnam baik di tingkat dunia maupunASEAN. Karena masyarakat memang membutuhkan
dan sangat mengharapkan adanya layanan online yang terintegrasi dan terpadu
serta layanan bersifat internal maupun eksternal.
Bahkan
dalam dunia bisnis di era informasi dewasa ini sangat memerlukan data dan
informasi akurat dengan dukungan dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan
pasar dan tantangan persaingan global secara cepat dan tepat. Informasi yang
lancar untuk menunjang hubungan dengan pemerintah, serta untuk menampung partisipasi
masyarakat kepada pemerintah merupakan faktor yang sangat penting dalam perumusan
dan pembentukan kebijakan nasional yang baik. Keberhasilan kedua kebijakan
tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengembangan e‐Government Vietnam di
masa mendatang.
Sumber :
https://publicadministration-un-org.translate.goog/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://media.neliti.com/media/publications/228155-studi-komparasi-pengembangan-e-governmen-8e12d976.pdf
.png)
.png)
.png)
Komentar
Posting Komentar